Cara Mengurus Izin Impor di Indonesia Tahun 2021

Setelah proses pembentukan perusahaan selesai dan kamu pendapatkan izin bisnis tetap, Anda segera dapat mendaftar untuk mendapatkan izin impor dan ekspor, dan selanjutnya adalah cara mengurus izin ekspor import Indonesia. Ada keputusan umum ekspor bersama 13 / M-DAG / PER / 3/2012, di mana ekspor barang dikelompokkan sebagai berikut

blueraycargo.id

Ekspor Barang individu kudu punya NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak) dan dokumen lainnya yang ditentukan oleh peraturan ekspor; namun badan bisnis kudu punya SIUP (Perdagangan SIUP), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP dan dokumen lain yang ditentukan oleh peraturan.

Impor adalah proses pengangkutan barang atau komoditas dari satu negara ke negara lain secara hukum, umumnya di dalam proses perdagangan. Proses impor lazim adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke negara yang dituju. Impor barang di dalam kuantitas besar umumnya beresiko menerima masalah dari bea cukai di negara pengirim maupun negara penerima.

Memperoleh lisensi impor di Indonesia adalah keperluan perlu untuk jalankan kegiatan impor barang untuk pasar Indonesia. Surat izin punyai keterbatasan untuk industri tertentu dan tidak punyai izin impor untuk product yang tidak punyai jalinan dengan sektor bisnis.

Waktu pemrosesan aplikasi izin impor sanggup menguras tenaga dan dulunya memakan sementara sampai lima bulan. Namun, kabar baik bagi investor asing, implementasi proses perizinan OSS dan pembatalan prosedur yang tidak kudu oleh Kementerian Perdagangan menjadikan sementara pemrosesan yang lebih cepat. Dengan diberlakukannya OSS, investor asing tak kembali kudu beroleh API dan NIK sebagai izin impor dasar.

Melalui proses baru ini, seluruh badan bisnis kudu mendaftar lewat OSS. Setelah pendaftaran di OSS selesai, tiap-tiap bisnis bakal beroleh NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB tidak bakal habis masa berlakunya sepanjang perusahaan selamanya beroperasi. NIB ini menjadikan seluruh proses jauh lebih ringan gara-gara mengambil alih TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API dan NIK.

Dengan demikian, perusahaan impor atau yang berkegiatan di bidang impor tak kembali kudu beroleh API dan NIK. Namun, importir kudu memastikan seluruh syarat impor teknis dari otoritas berwenang dipatuhi.